PS memiliki kebijakan tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur luaran dan capaian tridarma PT sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal 25;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada ayat 60 butir a);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 26 ayat 5, 27 ayat 3, 4, dan 5
6. Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi pada 3 ayat 1, dan 10 ayat 2 butir a)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada PTKI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor 167 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo 2020-2024; Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor 211a Tahun 2020 Tentang Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo 2020-2024;
12. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor 354/In.06/FITK/SK/08/2019 Tentang Rencana Strategis Renstra Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2019-2024.